KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

1.      SEJARAH KUP

 

–         Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

–         Undang-undang no.9 tahun 1994, tentang perubahan atas UU no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

–         Undang-undang no.16 tahun 2000 tentag perubahan kedua atas UU no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

–         Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

 

 

2.      KUP BERDASARKAN ISI

 

 

KUP à  Pajak :

–    definisi

–         Jenis

Wajib pajak :

–    definisi

–         hak dan kewajiban

sengketa pajak :

–    keberatan

–         banding

pembayaran pajak :

–     tata cara pembayaran

–         penagihan

pidana pajak :

–    ketentuan

–         penyidikan

kewajiban & hak fiskus

 

 

3.      KUP Berdasarkan Bab :

–         ketentuan umum

–          NPWP, PKP, SPT dan Tata cara pembayaran

–          Penetapan dan ketetapan pajak

–         Penagihan pajak

–          Keberatan dan banding

–         Pembukuan dan pemeriksaan

–          Ketentuan khusus

–          Ketentuan pidana

–         Penyidikan

–          Ketentuan peralihan

–          Ketentuan penutup

 

a.       Pajak

Pajak adalah :

è    kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

è    yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

è    dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

è    digunakan untuk keperluan negaa bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

b.      wajib pajak

wajib pajak

 

 

 

orang pribadi                      badan

 

 

 

 

Pembayara pajak, pemotong pajak, pemungut pajak

–         orang pribadi atau badan, pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

 

c.       badan

 

è    sekumpulan orang dan/ atau modal

è    merupakan kesatua baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha,

 

è    meliputi :

–         persseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya

–         badan usaha milik negara atau badan uasaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun

–         firma, kongsi

–         koperasi, dana pensiun

–         persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atu organisasi lainnya

–         lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

 

d.      pengusaha

Pengusaha : orang pribadi & badan à  kegiatan usaha atau pekerjaannya :

–         menghasilkan barang

–         mengimport barang

–         mengeksport barang

–         melakukan usaha perdagangan

–         meanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean

–         melakukan usaha jasa

–         orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jaa dari luar daerah pabean.

 

–         pengusaha kena pajak adalah, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasrkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya

 

e.       NPWP

 

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunkan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

–         Satuan waktu :

è    masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini

è    tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

è    bagian tahun pajak adlah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak

 

–         pajak yang terutang :

 

è    pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

–         surat pemberitauhan

 

è    suarat pemeberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, oleh pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

è    Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak

è    Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

 

f.        SSP (Surat Setoran Pajak)

 

–         surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir tau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

 

g.       SKP (Surat Ketetapan Pajak)

 

Surat ketetapan pajak (SKP) : SKPN , SKPKB, SKPKBT, SKPLB

 

–         surat ketetapan pajak (SKP) adalah surat ketetapn yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

 

è    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah SKP yang menentukanbesarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekukarangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

è    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

è    Surat Kettapan Pajak Nihil (SKPN) adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

è    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah SKP yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

 

h.       Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa

 

è    surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

è    surat paksa adalah suratperintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

 

i.         Kredit Pajak

 

–         kredit pajak untuk PPh adalah :

 

è    pajak yang dibayar sendiri oleh WP ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam STP karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau erutang diluar negeri dikurang dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang

 

–         Kredit Pajak untuk PPN adalah

 

è    pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihaan pajak atau setelah dikurang dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang

j.        Pemeriksaan, Penelititan, Penyidikan

 

–         pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proffesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepauhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

–         penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lamprannya termasuk penilaian tentang kebenran penulisan dan penghitungannya.

 

–         Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang  terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

k.      penanggung pajak

 

–         penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

l.         Pembukuan

–         suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur utuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

m.     surat keputusan

 

–         surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotonga atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

–         Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan kebeatan yang diajukan oleh wajib pajak

–         Putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

–         Putusan peninjauan kembali adalah putusan mahkamah agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh direktur jendral pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

 

n.       Pengembalian

 

–         surat keputusan pengembalian pendhuluan kelebihan pajak adlah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tersebut.

–         Surat keputusan pemberian imbalan bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak

 

o.      Tanggal

 

–         tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dlam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung

–         tanggal diterima adalah tanggal stampel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan dierima secara langsung

 

UNDANG-UNDANG KUP yang baru

UU KUP yang baru telah diratifakasi oleh DPR, dimana UU tersebut akan mulai berlaku tanggal 1 januari 2008. beberapa perubahan, yaitu :

 

1.      wanita menikah yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selama ini wanita kawin mengikuti NPWP suaminya, hal ini menjadi kendala jika wanita kawin tesebut adalah pejabat. Misalkan pejabat gubernur banten yang adalah seorang wanita, maka dia tidak memiliki NPWP karena penghasilannya telah digabung dengan penghasilan suaminya dan NPWP nya adalah atas nama suaminya.

 

2.      batas akhir penyimpanan SPT tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak. Selama ini jangka waktunya adalah 3 bulan, hal ini sering menjadi kendala bagi WP yang laporan keuangannya di audit, diharapkan dengan memprpanjang batas waktu ini maka WP dapat memberikan laporan keuangan audited tepat waktu.

 

3.      denda keterlambatan menyampaikan SPT :

–         SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp. 100.000

–         SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000

–         SPT Masa PPN Rp. 500.000

–         SPT Masa lainnya Rp.100.000

 

Di undang-undang yang lama besarnya denda adalah sebagai berikut :

–         SPT Masa Rp. 50.000

–         SPT Tahunan Rp.100.000

Kenaikkan terbesar adalah pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

4.      restitusi untuk turis asing. Dapat diberikan restitusi PPN atas pembelian barang kena ppajak oleh orang pribadi yang bukan subjek pajak, tetapi hanya untuk pemberangkatan melalui pelabuhan udara. Jadi turis asing yang beli barang diindonesia dan dikenakan PPN, maka ketika meeka akan kembali kenegaranya, dapat meminta pengembalian atas PPN yang dibayarkannya tersebut pada saat dibandara akan pulang ke negaranya

 

5.      insetif bagi Direktorat Jendral Pajak . DJP dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBN.

Tarif PPh Badan Tahu Pajak 2009

Untuk tahun pajak 2009 ada beberapa tarif untuk menghitung pajak terhutang, yaitu :

 

a.       Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf b

 

Tarif ini ditetapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan penghasilan kena pajak

 

b.      Tarif PPh pasal 17 ayat 2b

 

Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek diindonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimksud pada pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a Undang-undang nomor 36 tahun 2008. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif  dengan penghasilan kena pajak

c.       tarif PPh pasal 31E

 

wajib pajak dalam negeri dengan perederan bruto sampai dengan Rp.50.000.000. mendapat fasilitas berupa penguranan tarif seebesar 50% dari tarif sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000

 

JENIS PAJAK DAN MANFAATNYA

Secara umum, pajakyang berlaku diindonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak- Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Pajak-pajak yang dikelola oleh direktorat jendral pajak meliputi :

 

1.      Pajak penghasilan (PPh)

 

PPh adalah pajak yang dikenalkan kepada orang prbadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah dan lain sebagainya.

 

2.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

 

PPN adlah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemeritah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, seiap barang dana jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10% dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yag dimkasud dengan Pabean adalah wilayah republik idonesia yang meliputi wlayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.

 

3.      Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

 

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah

a.       barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok

b.      barang tersebut dikonsumsi oleh masayrakat tertentu

c.       pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi

d.      barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

e.       apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

 

4.      Bea Materai

 

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, seerta kwitansi pembayaran, surat berharga , dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

 

5.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

 

PBB adalah pajak yang dikenkan atas epemilikan atau pemanfaatan taah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi ,aupun kabupaten/kota.

 

Sifat pengenaan PBB :

 

–         pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obkjek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menetukan besrnya pajak.

–         Yang dimaksud degngan subjek pajak yaitu, orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi da/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai ats bangunan dan/atau memperoleh manfaat tas bangunan.

 

Hak-hak wajib pajak dalam UU PBB

 

–         memperoleh formulir SPOP secara gratis pada setiap kantor pelayanan PBB, kantor penyuluhan pajak, atau tempat lamin yang ditunjuk

–         memperoleh penjelasan, eterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada kantor pelayanan PBB/kantor penyuluhan pajak

–         memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari kantor pelayanan PBB/kantor penyuluhan pajak

–         memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan elampirkan foto kopi bukti yang sah

–         menunjuk orang/pihak lain selain pegawai direktorat jendral pajak dengan surat-surat khusus bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP

–         mengajukan perohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.

–         Memperoleh tandaterima SPT

–         Memperoleh surat tanda terima setoran (STTS) dan tanda terima sementara (TTS)

–         Mengajukan keberatan dan pengurangan tas penetapan PBB

 

 

Kewajiban-kewajiban pajak dalam UU PBB

 

–         mendaftarkan objek pajak

–         mengisi SPOP dengan jelas

–         menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke kantor pelayanan PBB/kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hri setelah formulir SPOP diterima

–         melaporkan perubahan data objek pajak/wajib pajak kepada kantor pelayanan PBB /ksntor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.

 

SPOP, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang PBB

 

Objek yang tidak dikenakan PBB

 

a.       yang digunakansemata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang :

–         ibadah

–         sosial

–         kesehatan

–         pendidikan

–         kebudayaan nasional

–         yang tidak dimaksudkan untuk emperoleh keuntungan

b.      yang digunakan untuk kuburan, peniggalan purbakala/ yang sejenis dengan itu

c.       yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang diuasai oleh desa, dan tanah negra yang belum dibebani suatu hak

d.      yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik

e.       yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

 

6.      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti hal PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepad pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota sesua dengan ketentuan.

 

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah bai propinsi maupun kabupaten/kotaantara lain meliputi :

 

1.      pajak propinsi

a.       pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

b.      bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

c.       pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d.      pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

 

2.      pajak kabupaten/kota

a.       pajak hotel

b.      pajak restoran

c.       pajak hiburan

d.      pjak reklame

e.       pajak penerangan jalan

f.        pajk pengambilan bahan galian golongan C

g.       pajak parkir

 

Manfaat Pajak

Sebagaimana hanya perkonomian dalam suatu rumah tangga dan keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama peerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan  berbagai proyek pembangunan. Pembanguna secara umum seerti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisis dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat ini dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uag yang berasal dari pajak. Dengan demkian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebh tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirna kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada alam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

 

 

 

Leasing

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan embiyaan dalam bentuk penyediaan barang modal  baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun seawa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untukdigunakan oleh lesse selama jangka waku tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan sewa guna saha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi sema kriteria berikut :

 

a.       jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutupharga perolehan barang modal dan keuntungan lessor

b.      masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya

–         2 tahun untuk barang modal golongan I

–         3 tahun untuk barang modal golongan II dan III

–         7 tahn untuk golongan bangunan

c.       perjanjian sewa guna usaha memauat ketentuan mengenai opsi bagi lessee

 

kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

 

a.       jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperitungkan oleh lessor

b.      perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

 

Ditinjau dari tekhnis pelaksanaannya, transksi sewa guna usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :

 

 

a.       sewa guna usaha langsungan (direct lease)

–         dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha , sehingga atas permintaannya lesor membeli barang modal tersebut

 

b.      penjualan dan penyewaan embali (sale and lease back)

–         dalam transaksi ini lessee terlebih dahlu menjual barag modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antar lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut)

 

 

Sewa Guna Usaha Sindikasi (syndicated lease)

 

Yaitu beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa guna usaha akan bertindak sebagai coordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan coordinator ini. Lessor adalah perushaan pembiyaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dan melakukan kegitan sewa guna usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lesse yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa guna usahakan dengan mencantumkan nama da  alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimkasdkan terikat dalam perjanjian sewa guna usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah brang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha , lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa guna usaha.

Leese adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lesse dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang disewa guna usaha pada pihak lain, kecuali lesse yang memangbergerak dibidang usaha persewaan. Dlam hal lessee memilih untuk memperpanjang waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha. Pada saat berakhirna masa sewa guna usha ditransaksi sewa guna usaha engan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permlaan masa sewa guna usaha. Dalam hal lesse menggunakan hak opsi membelikan maka dasar penyusutan adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembyaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha.

 

 

 

Perlakuan Perpajakan

1.      finance lease

 

a.       perlakuan pajak bagi investor

 

–         penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan jasa leaing dikurangi dengan ngsuran pokok. Dalam hal sewa guna usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota ihitung secara prporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan.

–         Lessor tidak bolehmenyusutkan atas barang modal yang di leasig

–         Dalam hal masa leasing lebih pendek dari dari masa yang ditentukan , DJP melakukan oreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.

–         Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% dari rat-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease

–         Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang rat-rata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghausan piutang ragu-ragu yang teah dibentk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

–         Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisaya dihiung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan ebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

–         Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melkasanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulan dimaksud adalah laporan keuangan triwulan gabungan.

 

b.      perlakan pajak bagi lessee

 

–         selam masa leasing, lessee tidak boleh melakukan peyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lesse menggunakan hak opsi untuk membeli.

–         Setelah lesse menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesse melakukan penyusutan dan dasar penyusutan adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan

–         Pembayaran leasing oleh lesse merupakan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto lesse sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

–         Dalam hal masalah leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melaukan koreksi atas pembebanan biaya leasing.

–         Dalam hal terjadi taransaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 transaksi yang terpisah yaitu transakasi penjualan dan transksi sewa gua usaha. Transaksi penjualan barang modal keada lessor diperluka sebagai penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa.

–         Leasse tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran leasing.

–         Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenan pajak pertambahan nilai.

 

2.      operating lease

 

a.       perlakuan pajak bagi lessor

 

–         seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek pajak penghasilan.

–         Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di leasing tersebut

–         Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu

 

b.      perlakuan pajak bagi lessee

 

–         pembayaran operating lease yang dibayar oleh lesse adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

–         lesse tidak boleh melakkan penyusutan atas barang modal yang dileasing.

–         Lessee wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor.

–         Atas penyerahan jasa ini terhutang pajak pertambahan nilai