ANALISIS JURNAL

1. Judul : HARUSKAH ADANYA PEMBATASAN SUBSIDI BBM
Nama pengarang : Muhammaad Fatkhurrozi
Tahun : 2011

2. Tema : SUBSIDI

3. Latar Belakang Masalah :

Menurut Muhammad Fatkhurrozi, “Kenaikan BBM akibat pengurangan subsidi sebenarnya bukan karena keterbatasan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang berkecukupan dalam hal sumber daya minyak. Menurut data BP Statistical Reviews of World Energy, Indonesia menduduki peringkat ke-27 di antara negara-negara penghasil cadangan minyak dunia dengan jumlah cadangannya sebesar 4,4 miliar barel dan produksinya 1021 ribu barel/hari. Namun yang ironis, perusahaan minyak negara (dalam hal ini Pertamina) hanya memanfaatkannya sebesar sekitar 18% nya saja, sisanya adalah perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron (44%), Total E&P (6%), Conoco Philip(6%), dan lain-lain”

Fenomena (data statistik/berita) :

Dalam soal Undang-undang, pemerintah dalam UU migas no. 22 Tahun 2001 pasal 9 menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta.” Inilah yang sebenarnya mendasari masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk mengambil minyak kita. Tak heran angka pemanfaatan minyak bumi kita sekitar 82% nya dikuasai oleh perusahaan asing. Pada sektor pengangkutan, Pertamina lebih banyak menggunakan kapal tanker sewaan. Tercatat sekitar 70% kapal yang diopertasikan oleh Pertamina adalah kapal yang bukan miliknya (data BPK) sehingga biaya pengangkutan menjadi lebih mahal. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan unbundling pada PT. Pertamina. Dimana dalam sistem tersebut, Pertamina membagi-bagi dirinya menjadi beberapa anak perusahaan yang lebih kecil (sesuai UU nno. 22 tahun 201).

Riset :

Menurut riset yang sudah di lakukan, Pemerintah masih saja menggunakan alasan klasik untuk pengurangan subsidi BBM, yaitu untuk mengurangi beban APBN. Padahal alasan tersebut tidak berdasar. Faktanya realisasi belanja APBN 2010 baru mencapai 56,01 persen dari pagu anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 993,136 triliun atau sekitar Rp 556,285 triliun per 22 November 2010 (data Kementrian Keuangan). Artinya, sampai November 2010 masih ada dana yang belum terserap sebanyak 437 T, sementara penghematan subsidi hanya Rp 3,8 T. Itu pun akan berkurang menjadi 3,2 T karena pembatasan BBM bersubsidi diundur Maret 2011.
Anggaran untuk subsidi BBM selalu dianggap alasan sebagai beban APBN. Padahal seharusnya negara memang menjalankan tugasnya sebagai pelaksana amanat rakyat. Justru yang selama ini memberatkan APBN kita adalah hutang negara. Hampir setiap tahun APBN kita digerogoti oleh Bunga dan Utang Luar Negeri (rata-rata di atas 25 %).
Pengguna BBM, termasuk masyarakat menengah ke bawah, adalah masyarakat Indonesia yang kebanyakan dalam usia produktif. Bila harga BBM naik secara otomatis akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang yang lainnya. Masyarakat pun akan menghadapi beban yang berkali-kali lipat lebih besar. Bayangkan saja, dari pengeluaran makanan naik, transportasi, logistik, sandang, dan masih banyak pengeluaran yang lainnya yang tentunya akan ‘mencekik’ masyarakat. Jauh daripada itu, pembangunan di Indonesia pun yang sekarang pos-pos nya diisi oleh mereka pun akan menjadi terhambat.
Hutang yang dipelihara oleh negeri ini adalah alasan bercokolnya kekuasaan asing untuk mengobok-obok negeri ini. IMF, ADB, USAID, dan semacamnya adalah kepanjangan tangan kapitalisme barat yang telah menyetir pemerintah selama ini. Lihat saja kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang selalu tidak memihak kepada rakyat. Walaupun Pemilu maupun Pilkada telah berkali-kali berlangsung dan kepengurusan baru terbentuk, masyarakat tetap saja tidak mendapatkan perubahan yang mereka inginkan. Tidak ada jalan lain jika Indonesia ingin lepas dari pengaruh asing maka haruslah Indonesia haruslah melepaskan diri dari jeratan hutang tersebut.
Selain itu, pemerintah juga harus ‘merevolusi’ Pertamina karena selama ini terdapat inefisiensi di badan Pertamina sehingga harga BBM menjadi mahal. Adapun caranya dapat dengan merubah UU tentang migas yang merugikan negara. Pemerintah juga harus mengusir perusahaan-perusahaan migas asing yang selama ini mengusai sekitar hampir 90% ladang minyak di negeri ini.
Pembatasan subsidi BBM sebenarnya adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Pemerintah lebih suka mencelup tangannya dalam kubangan kapitalisme yang sekarang ini ‘menenggelamkan’ Indonesia. Minyak bumi adalah milik rakyat, lalu mengapa negara tidak mengolahnya sesuai dengan kehendak rakyat? Inilah paradigma keliru bahwa negara adalah penguasa rakyat yang berhak menggunakan kekuasaanya itu dengan tidak terbatas
Motivasi Penelitian :

Motivasi dari penelitin ini adalah karena penulis sangat tertarik dengan masalah pembatasan subsidi BBM yang menurutnya sangatlah tidak adil untuk masyarakat kita. Karena sebagian besar di indonesia yang menggunakan BBM adalah masyarakat menengah kebawah yang kebanyakan dalam usia produktif. Oleh karena itu penulis sangatlah tertarik untuk mencari tahu dari mana semu berasal sampai diadakannya pembatasan subsidi BBM ini.

4. Masalah :

Sebagai yang sudah dijelaskan diatas bahwa permasalahannya adalah “Pembatasan subsidi BBM sebenarnya adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Pemerintah lebih suka mencelup tangannya dalam kubangan kapitalisme yang sekarang ini ‘menenggelamkan’ Indonesia. Minyak bumi adalah milik rakyat, lalu mengapa negara tidak mengolahnya sesuai dengan kehendak rakyat? Inilah paradigma keliru bahwa negara adalah penguasa rakyat yang berhak menggunakan kekuasaanya itu dengan tidak terbatas”

5. Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi fakta dan pikiran bahwa tidak semua kerja keras pemerintah dapat menghasilkan yang memuaskan bagi masyarakat kita, bahkan menambah penderitaan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah